Pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda disesalkan sejumlah Anggota Komisi II DPR. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi yang dipimpin Ketua Komisi Chairuman Harahap (F-PG), Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan), Abdul Hakam Naja (F-PAN) dan Taufik Effendi (F-PD) di ruang rapat Komisi II, Senin (11/10).

            Anggota Komisi II Nurul Arifin (F-PG) dalam pertemuan itu mengungkapkan penyesalan atas pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda. Menurutnya, pembatalan itu akan membuat nama kelompok separatis Republik Maluku Selatan (RMS) semakn besar, meskipun sesungguhnya RMS hanya kelompok kecil.

            “Saya menyesalkan pembatalan Presiden ke Belanda,” kata Nurul.

            Ia juga meminta supaya Presiden SBY dapat bersikap lebih tegas dalam kepemimpinan dan menyelesaikan permasalahan. “Banyak persoalan yang tidak hanya perlu kecerdasan tapi juga ketegasan,” ujar Nurul.

            Selain menyoroti pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda, Nurul Arifin juga mempertanyakan keberadaan staf khusus Presiden bidang penanganan bencana Andi Arief yang justru tidak terlihat berperan dalam penanganan bencana di Wasior Papua Barat. Hal ini sangat disayangkan Nurul, mengingat pada hal lain justru Andi Arief sering tampil memberi pernyataan.

            “Staf khusus Presiden bidang penanganan bencana justru tidak tampil dalam memberi pernyataan bencana alam Wasior,” katanya.

            Sementara itu, Ignatius Mulyono (F-PD) meminta supaya peran staf khusus Presiden dibatasi. Ia menilai banyaknya staf khusus yang memberi pernyataan jsutru membuat bingung masyarakat.

            “Peran satf khusus Presiden dibatasi agar masyarakat tidak bingung karena sudah ada Jubir Presiden,” katanya.

            Dalam pertemuan itu, Ignatius juga mendesak pemerintah untuk terus berusaha melindungi aset negara seperti di Kemayoran dan Senayan. Aset berharga milik negara itu banyak menjadi incaran sejumlah pihak.

            “Jangan sampai hilang sejengkal pun,” tegas Ignatisu Mulyono.

            Lebih jauh, Mensesneg Sudi Silalahi dalam Rapat Kerja ini menjelaskan bahwa pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda terkait dengan harag diri bangsa. Menurutnya pada tanggal 28 September 2010 sudah ada laporan akan ada aksi unjuk rasa menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Belanda. Namun demikian, Sudi menekankan bahwa pemerintah yakin atas jaminan keselamatan dari negeri kincir angin tersebut.

            “Saya yakin kemanan akan dijamin pihak tuan rumah,” katanya.

            Sudi juga menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda saat ini sangat bagus. Keputusan pembatalan kunjungan Presiden ke Belanda diambil dengan mekanisme yang berjalan. “Bukan dari pembisik-pembisik,” jelas Sudi Silalahi. (bs)